Home Hukum & Kriminal Dirut PD BPR Rohul Terlibat Narkoba, Pegantiannya Menunggu Pemberitahuan Status Hukum Dari Kepolisia

Dirut PD BPR Rohul Terlibat Narkoba, Pegantiannya Menunggu Pemberitahuan Status Hukum Dari Kepolisia

226
0
SHARE
Dirut PD BPR Rohul Terlibat Narkoba, Pegantiannya Menunggu Pemberitahuan Status Hukum Dari Kepolisia

Ilustrasi Pejabat terlibat narkoba

PASIR PENGARAIAN - Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) H. Abdul Haris Lubis S.Sos, M.Si menegaskan, dirinya sudah mendengar bila Dirut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rohul inisial JA, ditangkap anggota Satuan Resnarkoba Polres Rohul.

Abdul Haris mengakui, terkait pergantian sementara atau Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PD BPR Rohul, Pemkab Rohul masih perlu menunggu pemberitahuan dari pihak Kepolisian, dalam hal ini Satuan Resnarkoba Polres Rohul, sudah sejauh mana status hukumnya.

"Kita masih menunggu pemberitahuan dari pihak Kepolisian tentang status Dirutnya. Sampai hari ini kan belum tahu status (hukum) Dirut BPR ini," kata Pj Sekda Rohul Selasa (7/8/2018) sore.

Abdul Haris menyatakan, dalam pergantian Dirut BPR ada beberapa kriteria, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur bahwa seorang Dirut bisa diberhentikan dengan beberapa alasan, yaitu karena meninggal dunia atau berhalangan tetap.

"Jadi jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas, misalnya beliau dalam proses hukum tentu tidak bisa melaksanakan tugas, nantinya pemerintah harus menunjuk PJS dan penunjukan sesuai OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ungkapnya.

Bahas pergantian Dirut sementara atau Dirut defenitif PD BPR Rohul, menurut Abdul Haris, Pemkab Rohul akan segera gelar rapat bersama OJK pada Jumat depan (10/8/2018).

Pergantian Dirut BPR harus berkoordinasi dengan OJK, sebab setiap Perbankan punya ketentuan khusus.

“Perbankan punya ketentuan khusus, tidak bisa juga pemerintah daerah sebagai pemilik tidak bisa mengganti sembarangan. Karena ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, dan yang duduk disana nanti merupakan orang yang mampu dan mempunya kompetensi-kompetensi yang ditentukan oleh OJK," ujarnya.

Pj Sekda Rohul Abdul Haris mengakui, walaupun Dirut inisial JA tengah menjalani proses hukum, namun transaksi keuangan di PD BPR Rohul tidak ada kendala, tetap berjalan seperti biasa.

Kemudian terlepas itu, sejauh ini dikabarkan PD BPR Rohul baru memiliki seorang dewan pengawas. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Pj Sekda Rohul. Diakuinya, saat ini ada 2 orang bakal calon dewan pengawas BPR Rohul.

Dimana kedua bakal calon ini tengah mengikuti tes di OJK, karena untuk mengisi posisi ini harus mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengelola keuangan dan Perbankan. (Mds)